Sekjen PBB Dukung Pemerintah Otonomi Bangsamoro

NEW YORK, (Wartamuslimin.com) — Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres Jumat (22/02) lalu mengucapkan selamat kepada pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) atas pembentukan Otoritas Transisi Bangsamoro, pemerintah sementara Daerah Otonomi Bangsamoro yang baru dibentuk di Mindanao.

“Ini adalah pencapaian penting dalam perjalanan menuju perdamaian abadi di Filipina Selatan, serta peristiwa bersejarah bagi semua orang Filipina,” ujar juru bicara Sekjen PBB Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataanNYA.

Ketua MILF, Haji Murad Ebrahim dilantik sebagai kepala menteri pemerintah sementara Bangsamoro pada Jumat, setelah referendum selama dua putaran yang diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao untuk memberikan otonomi kepada Muslim Moro.

Undang-undang Organik Bangsamoro di Filipina secara resmi disahkan pada 25 Januari, yang memberikan otonomi komprehensif kepada Muslim Moro dan mengakhiri konflik selama beberapa dekade antara warga dan pemerintah.

Stephane Dujarric mengatakan PBB akan terus mendukung Filipina dalam menerapkan Hukum Organik Bangsamoro dan membantu membangun kapasitas Otoritas Transisi Bangsamoro untuk mencapai perdamaian, pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, dikutip dari Anadolu.

Berdirinya Pemerintah Bangsamoro dan disahkannya BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.

Pengadilan hukum Islam akan dibuka dan Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di wilayah Bangsamoro akan dikelola secara simultan oleh pemerintah nasional dan juga pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah otonomi pun akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.

Warga Muslim akan bebas dalam urusan internal mereka, tetapi terikat dengan Pemerintah Filipina dalam kebijakan luar negeri, dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan anggota Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan pejuang MILF akan dianggap memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi Filipina.[NZ]