KHARTOUM, (Wartamuslimin.com) — Presiden Omar al-Bashir Selasa (19/09) lalu mengumumkan peluncuran kampanye pelucutan senjata baru di wilayah Barat Sudan, Darfur.
Saat berbicara di depan aksi demonstrasi di kota Geneina, ibu kota negara bagian Darfur Barat, Omar al-Bashir mengatakan bahwa hanya pasukan reguler yang dikerahkan di wilayah tersebut – bukan warga sipil – dan hanya mereka yang akan diizinkan mengakses senjata.
“Pada akhir tahun ini, tidak ada warga sipil yang diizinkan membawa senjata ke seluruh wilayah Darfur,” tegasnya, dilansir dari Anadolu Agency.
Bashir menambahkan: “Sudah cukup. Kami akan menerapkan peraturan hukum di wilayah ini dan senjata hanya diizinkan dibawa oleh pasukan reguler.”
Juli lalu, pemerintah mengumumkan sebuah kampanye yang ditujukan untuk memerangi proliferasi senjata di Darfur.
Kemudian selanjutnya pemerintah mengumumkan rencana untuk “mengatur kembali” kelompok milisi yang pernah bertempur di samping pemerintah di wilayah-wilayah yang bermasalah.
Pada bulan April tahun 2016 lalu, Khartoum membentuk Komite Tinggi Perlucutan Senjata yang bertugas mengawasi pengumpulan senjata ilegal di Darfur.
Bashir juga menekankan komitmen pemerintahnya terhadap kesepakatan keamanan yang ditandatangani sebelumnya dengan negara tetangga Chad, hal ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut bekerja sama untuk menghentikan pergerakan kelompok kriminal dan kelompok pemberontak di perbatasan-perbatasan mereka.
Sejak 2011, Khartoum dan N’Djamena telah mengerahkan pasukan gabungan yang bertugas memantau lalu lintas di perbatasan Sudan-Chad.
Bashir juga mengungkapkan keinginannya untuk menyediakan Chad yang dikelilingi wilayah daratan dengan akses komersial yang lebih baik ke tempat-tempat tujuan di luar negeri melalui Port Sudan di Laut Merah.
Sudan baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memberi akses Chad ke pelabuhan Sudan untuk kegiatan ekspor/impor.
Salah satu eksportir minyak terbesar di Afrika, Chad secara historis mengekspor minyaknya melalui Kamerun.[NZ]
