YOGYAKARTA, (Wartamuslimin.com) — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah menegaskan, Islam perlu mengusulkan desain dan roadmap peradaban agar berkontribusi lebih kongkret dalam pembangunan bangsa.
Usulannya ini disampaikan saat Ia berbicara pada hari Rabu (25/10), di depan Rapat Pleno ke-21 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertajuk “Lanskap Islam di Daerah: Masalah dan Solusi.”
Rapat Pleno ke-21 Wantim MUI dilaksanakan sebagai rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 (KUI VI) di Yogyakarta tahun 2015 lalu, yakni agar MUI memberi perhatian pada lanskap Islami atau budaya Islam di daerah yang ditengarai terlindas proses modernisasi sehingga mengalami pergeseran.
Fahri Hamzah menyampaikan 3 permasalahan lanskap Islam di Indonesia yakni, hilangnya narasi kolektif bahwa Indonesia dibangun dari kesultanan Islam, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur kepemimpinan.
“Narasi kolektif bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari kesultanan Islam dan dipimpin oleh para sultan itu tidak boleh hilang, bahkan harus dirajut kembali,” pungkasnya.
Fahri menuturkan pentingnya soal kepemimpinan, karena desain peradaban Islam harus ada di tangan seorang pemimpin yang paham negara sekaligus fasih beragama.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban menyatakan bahwa lanskap Islam harus direkonstruksi.
Prof. Din menyatakan buah fikir Fahri Hamzah yang sengaja dihadirkan sebagai “Seed Speaker” dalam forum, perlu didukung.
“Melihat kembali legacy kesultanan Islam lalu menatap ke depan membangun desain Islam yang integral adalah pendekatan yang kita butuhkan,” ungkap Din, dilansir dari Republika.
Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI ke-21 dihadiri juga oleh Prof Din Syamsuddin, Prof Didin Hafidhuddin, pengurus Dewan Pertimbangan MUI dan sekitar 25 anggota yang mewakili ormas Islam, kampus dan pesantren.
Acara ini juga dihadiri beberapa anggota DPR RI dari komisi terkait, salah satunya Saleh Partaonan Daulay. Di akhir, forum merekomendasikan dibentuknya dua tim yang akan menindaklanjuti hasil pleno.[NZ]
