Krisis Muslim Rohingya, PP Pemuda Muhammadiyah Desak PBB Hukum Myanmar

JAKARTA, (Wartamuslimin.com)  — Tindak kekerasan terus-menerus dialami etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar dinilai bukanlah konflik sipil biasa. Melainkan pembantaian yang diduga dilakukan Pemerintah Myanmar melalui kekuatan militernya.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak memandang dunia internasional seakan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aksi pembantaian Rohingya tersebut.

“Namun, sekadar bersikap menunjukkan keprihatinan dan empati, menurut saya basa-basi dalam pergaulan diplomasi perdamaian dunia,” kata Dahnil Anzar dalam keterangan persnya, Rabu (30/8/2017), dikutip dari sindonews.

Dahnil menuturkan, tahun 2012 yang lalu, dirinya bersama delegasi religion for peace sempat mencoba mediasi dialog dan masuk kamp pengungsian etnis Rohingya, namun tidak bisa.

Menurutnya, sudah lama berbagai mediasi dialog dan lobi terhadap Pemerintah Junta Militer sampai dengan pemerintah hasil pemilu saat ini yang dikendalikan oleh peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, dilakukan berbagai komponen, namun selalu gagal.

Dahnil berpandangan, perdamaian dan penghentian kekerasan kepada etnis Rohingya, bahkan misi-misi kemanusiaan seperti bantuan logistik dan kesehatan sulit menembus dan mendapat akses.

Oleh karena itu menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini oleh etnis Rohingya yang sedang dihadapkan dengan fakta pembantaian oleh militer Myanmar bukan bantuan logistik dan kesehatan.

Tekanan politik dari dunia internasional terhadap Pemerintah Myanmar yang sedang melakukan pembantaian Rohingya perlu terus digalang. “PBB seharusnya menekan Myanmar secara politik, menghukum mereka. Karena  kejahatan kemanusiaan brutal, seolah dunia melegalkan pembantaian,” pungkasnya.[NZ]