2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, PB PII Ingatkan Menteri Nadiem Makarim Soal Pendidikan

Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII 2021-2023

Rafani Tuahuns, Ketua Umum PB PII 2021-2023

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk Catatan Pendidikan 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf melalui aplikasi Zoom pada Rabu malam (20/10).

Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari perwakilan berbagai elemen, diantaranya Darmaningtyas (Pengamat Pendidikan), Nasrullah Larada (PP KB PII), Indra Charismadji (Pengamat Pendidikan), Rafani Tuahuns (PB PII), Eko Prasetyo (Pengamat Pendidikan, Affandi Ismail (PB HMI MPO), Jefri Gultom (PP GMKI) dan Satriawan Salim (P2G). Mereka memaparkan materiya didepan peserta sekitar 110 orang dari berbagai kalangan pelajar dan masyarakat umum

20 Oktober 2021, tepat 2 tahun Jokowi-Ma’ruf memimpin negeri ini. Kegiatan ini lebih banyak menjawab pertanyaan lantas bagaimana potret pendidikan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf selama dua tahun berjalan?

Pendidikan menjadi perhatian serius bagi banyak kalangan, terlebih saat gelombang pandemi covid-19 berjalan. Peran Menteri Nadiem Anwar Makariem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga kemudian dalam prosesnya, berubah menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Mendikbud-Ristek) dipertanyakan oleh publik.

Rafani Tuahuns mengawali pemaparan acara tersebut, ia menyampaikan, “konstitusi telah menegaskan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Maka Istana sebagai simbol kuasa wajib memenuhinya tanpa ada unsur diskriminasi. Artinya, dari sabang hingga merauke, berhak mendapatkan pendidikan yang layak” ucapnya.

Ketua Umum PB PII itu menilai, sejak pandemi covid-19, Menteri Nadiem Makarim membuat kebijakan tidak tepat sasaran dan serampangan. Misalnya program bagi-bagi laptop senilai 17 T. “Jumlah anggaran segitu besar, harusnya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang terjadi, bukan malah membuka lebar persoalan”. Lanjut Rafani

Ia menambahkan, perihal fundamental wajib dibenahi. Misalnya, hak-hak dasar pendidikan seluruh anak negeri harus terwujud, pemenuhan infrastruktur pendidikan di pelosok, pemenuhan kuantitas dan kualitas gaji guru harus diwujudkan.

“Jika benar pemegang kendali negeri yang besar ini beritikad baik menjaga amanat konstitusi dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Maka kuasa istana dan keadilan pendidikan, bukanlah hal yang kontradiktif. Namun, jika sebaliknya (perihal pendidikan dianggap tidaklah penting), maka sudah selayaknya Menteri Nadiem Makarim harus turun dari jabatannya”. Tegas pemuda asal Sulawesi Tengah tersebut. (CA)