JAKARTA, (Wartamuslimin.com) — Rencana pemilihan rektor berdasarkan pertimbangan presiden masih terus menjadi berdebatan publik. Banyak pihak menilai, tindakan itu sebagai bentuk upaya mengintervensi kampus untuk kepentingan politik tertentu.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji menuturkan jika rencana itu benar-benar dijalankan, maka akan menjadikan kampus sebagai daerah kekuasaan partai politik. Padahal menurutnya, kampus jelas memiliki otonominya sendiri.
“Berarti presiden tidak mempercayai ilmuwan, akademisi, dan guru besar yang ada di kampus,” ujar Ubaid, seperti dikutip dari rilis.id, Kamis (08/06).
Dia menjelaskan, kekhawatiran jaringan ISIS masuk ke kampus bukan merupakan alasan yang tepat. Menurutnya, pemerintah melalui kementerian terkait dapat melakukan evaluasi pola pendidikan di kampus dan sekolah yang terindikasi disusupi paham radikal.
“Bukan membuat rencana pemilihan rektor melalui pertimbangan presiden. Pola pendidikan agama di sekolah dan kampus perlu dievaluasi,” ucapnya.[NZ]