Amien Rais : “Hadapi Kasus Besar, KPK Lembek!, KPK Harus’Turun Mesin’, Semua Pejabatnya Diganti”

SOLO, (Wartamuslimin.com) — Dalam konferensi pers di gedung Induk Siti Walidah UMS, Ahad (09/07), Amien Rais mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menganggap KPK hanya berani menangani kasus-kasus kecil.

Amien pun mengkritik langkah KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai korupsi hanya puluhan juta rupiah. Hal tersebut dianggap melanggar Undang-Undang KPK pasal 11.

“Dalam Undang-undang KPK pasal 11, seharusnya yang dikejar itu korupsi diatas Rp 1 miliar. Sekarang, OTT itu hanya mendapat Rp 40 juta, Rp 10 juta, DPR disegel, kemudian jadi pahlawan,” pungkas Amien.

Tokoh Reformasi 98 itu mengatakan, selama ini KPK hanya mengejar kasus kecil di Indonesia, sedangkan kasus besar tidak dituntaskan.

“Begitu menghadapi kasus besar, itu pasti, KPK Lembek, menghindar …” tegasnya usai memberikan orasi kebangsaan “Orasi Kebangsaan yang bertajuk “Indonesia, Kini dan Nanti” yang diselenggarakan oleh Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Ahad (9/7).

“KPK sangat lemah dalam menghadapi kasus besar, itu pasti, menghindar, kemudian mengendapkan semua kasus besar. Misalnya, kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sumber Waras. Belum lagi kasus Pelindo, Reklamasi dan berbagai kasus besar lainnya, itu mesti KPK nggak berani,” tegas Amien.

Bahkan menurut Amien, kasus Sumber Waras secara sistematis malah ditenggelamkan.

Mantan Ketua MPR RI tersebut mengusulkan rekontruksi tubuh KPK. terutama, para pejabat struktural di KPK saat ini semuanya harus diganti.

“Lembaga antikorupsi diteruskan (tetap ada), tapi harus direkontruksi, turun mesin, lima pimpinan KPK ini malah membuat lemah tubuh KPK sendiri” pungkasnya.

Selain itu, Amien Rais juga mengkritik langkah berbagai pihak yang bereaksi atas langkah Pansus Hak Angket KPK.

“Tidak usah saling membawa massa dengan mendatangkan artis-artis untuk membela KPK, kemudian dosen-dosen urusan tata negara dimobilisasi. Karena kalau seperti ini menandakan takut ya,” jelasnya.[NZ]